 |
| Serikat Tani Indramayu Desa Sukaslamet Indramayu (Dok. Pustaka Agraria) |
CirebonZone - Indonesia akan menjadi tuan rumah Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia pada 17-21 Februari 2025.
Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah didasarkan pada hadirnya pemerintahan baru yang membuka peluang kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap Indonesia dapat menjadi contoh dalam mendorong percepatan reforma agraria, pembangunan desa, dan penguatan koperasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menandakan kepercayaan masyarakat Asia terhadap konsistensi dan pencapaian gerakan masyarakat sipil di Indonesia.
Baca Juga: Berburu Sarapan di Cirebon: Aneka Masakan Ibu Uun, Rekomendasi Kuliner Rumahan di Lemahwungkuk
"Ada 500 lebih peserta dari 14 negara di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil akan hadir pada forum ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (14/2/2025).
Forum ini akan dimulai dengan kunjungan komunitas ke tiga lokasi:
1. Kasepuhan Jamrud di Lebak, Banten
Komunitas adat yang masih memperjuangkan hak atas tanahnya.
Baca Juga: Terungkap! Sosok Ayah Rudapaksa Anak Tirinya di Cirebon, Modus Makanan Dicampur Obat Tidur
2. Desa Gunung Anten, Lebak
Mengalami konflik agraria selama 32 tahun dengan lahan berizin swasta yang sudah kadaluarsa.
3. Desa Sukaslamet, Indramayu
Merupakan episentrum konflik agraria dengan Perum Perhutani di Jawa Barat.
Dewi menambahkan, forum ini menjadi momentum penting bagi gerakan reforma agraria untuk menagih komitmen politik pemerintahan baru dalam percepatan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Pelaksanaan reforma agraria yang didorong oleh inisiatif dari bawah (bottom-up process, people-led initiative) dan penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) menjadi terobosan agar hak rakyat atas tanah lebih terjamin.
"ALF menjadi ruang penting bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas se-Asia untuk membahas kebijakan agraria dan pertanahan, serta menawarkan solusi yang berpusat pada masyarakat. Forum ini juga merupakan wadah solidaritas, tempat kita bersatu untuk saling dukung memperjuangkan hak atas tanah yang adil," kata Dewi.
Sejak kemerdekaan, Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan dan konflik agraria yang masif akibat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat luas.
Hanya satu persen kelompok menguasai hampir 68 persen tanah dan kekayaan alam di nusantara. Antara 2015 hingga 2024, terjadi 3.234 konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektar dan 1,8 juta keluarga terdampak.
"Situasi ini membutuhkan solusi dan aksi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk berdiri bersama menegaskan komitmen untuk percepatan agenda reforma agraria," sambung Dewi.
Pemerintah baru Indonesia di bawah Presiden Prabowo telah menetapkan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan swasembada pangan melalui program perbaikan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai upaya untuk pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, dan penguatan badan usaha koperasi.
"Pencapaian tersebut perlu partisipasi rakyat yang kuat dan bermakna sehingga momentum ALF ini menjadi kesempatan untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria," tegas Dewi.
Tema besar ALF 2025 adalah "Menjamin Hak atas Tanah untuk Masa Depan yang Adil dan Berkelanjutan".
Empat topik utama yang akan dibahas meliputi reforma agraria, konflik agraria, perlindungan pembela hak atas tanah dan lingkungan hidup, hak perempuan atas tanah, serta aksi iklim dan hubungan antara manusia, iklim, dan alam.
Anu Verma, koordinator International Land Coalition di Asia, menyoroti bahwa Asia adalah rumah bagi sekitar 4,8 miliar penduduk, yang merupakan 59,5 persen dari populasi global.
Dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Asia telah menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global.
Namun, perburuan mineral di Asia, termasuk Indonesia, telah menyebabkan peningkatan investasi tanah yang sering kali mengorbankan masyarakat lokal.
"Perempuan di Asia hanya memiliki 10,7% tanah, jauh di bawah rata-rata global, dan satu dari sepuluh perempuan hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang memperburuk tantangan para pembela perempuan," kata Verma.
Verma menegaskan, ILC teguh mendukung organisasi akar rumput yang berkomitmen untuk mendorong tata kelola lahan yang berpusat pada masyarakat dan memberdayakan kelompok rentan, seperti petani kecil, perempuan, masyarakat adat, dan pemuda untuk melindungi tanah mereka dan mengamankan hak-hak mereka.
Baca Juga: Tanggul Jebol, 845 Warga Eretan Kulon Indramayu Terjebak Banjir Rob hingga 1 Meter
Sementara itu, Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi, memaknai ALF 2025 sebagai momentum konsolidasi dan perjuangan ekonomi politik negara-negara di Asia dalam percaturan geopolitik global.
Saat ini, Asia didorong menjadi negara industrialisasi, yang memutus rakyat dari sumber penghidupannya dan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja murah. Industrialisasi pun akan menambah konsekuensi kerusakan lingkungan.
"Saat ini, pemerintah punya prioritas arah kebijakan dan konsentrasi di beberapa isu seperti nutrisi, pangan, dan perumahan rakyat. Sepintas, mengarah kepada kepentingan rakyat. Tapi kami melihat hal ini akan menjadi ancaman jika tidak dijalankan dengan benar. ALF 2025 menjadi momentum mengingatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dengan menentukan kehidupannya dengan reforma agraria," kata Zenzi.(*)